Bahas Tanah Papua, Kantor Staf Presiden Undang PWI, AJI, ITJI dan Dewan Pers

Bahas Tanah Papua, Kantor Staf Presiden Undang PWI, AJI, ITJI dan Dewan Pers
Wiranto Ungkap Keinginan Jokowi Lindungi Masyarakat Korban Aksi Anarkis di Tanah Papua
Terkait Kerusuhan di Jayapura, Jokowi Minta Masyarakat Papua Tenang dan Tidak Anarkistis

Posted: 30 Aug 2019 11:46 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sejumlah organisasi jurnalis memenuhi undangan Kedeputian V Kantor Staf Presiden untuk membahas strategi penanganan komunikasi publik di Papua. Pertemuan dilakukan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara Jakarta, Jumat (30/8). Adapun organisasi wartawan yang hadir antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Dewan Pers.

Ketua AJI Abdul Manan mengusulkan pencabutan pemblokiran internet karena kebijakan tersebut membuat jurnalis mengalami kesulitan melakukan verifikasi informasi terkait aksi-aksi dan kekerasan di Papua dan Papua Barat.

"Kita belum tahu persis manfaat pemblokiran bagi penanggulangan hoaks yang dijadikan alasan pemerintah. Tapi kami menilai kerugian yang diakibatkan pemblokiran itu lebih banyak. Karena membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar," jelas Abdul Manan kepada VOA, Jumat (30/8).

Abdul Manan menambahkan pemblokiran data seluler juga merugikan pemerintah. Sebab, kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tidak dapat tersalurkan dengan baik ke masyarakat Papua. Semisal soal penindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan rasisme di Surabaya, Jawa Timur. Padahal tindakan rasisme itulah yang menjadi pemicu rentetan aksi di wilayah Papua dan Papua Barat.

"Pemerintah jangan sibuk mengatasi asap tapi kurang serius atasi apinya. Apinya itu kan soal rasisme oleh aparat keamanan seperti dalam kasus di Surabaya. Dengan memproses hukum secara serius pelakunya," tambahnya.

Sementara Sekjen IJTI Indria Purnama Hadi mengatakan lembaganya mengusulkan agar pemerintah menunjuk orang atau lembaga yang dapat memberikan semua informasi tentang peristiwa Papua kepada jurnalis. Hal tersebut untuk mencegah timbulnya informasi yang simpang siur di masyarakat dan mencegah kericuhan di Papua meluas di tengah pemblokiran internet.

"Papua ini kalau kita ibaratkan misalkan kalau gempa bumi bencana alam, ini adalah bencana sosial sehingga harus ditangani khusus. Jadi, kita usulkan dibuat semacam gugus tugas yang menangani itu, sehingga jurnalis ketika menghubungi orang atau lembaga yang ditunjuk mendapatkan konfirmasi dari semua peristiwa di Papua," jelas Indria.

Indria menjelaskan orang atau lembaga yang ditunjuk pemerintah nantinya harus memiliki akses ke semua pihak seperti Polri dan TNI. Sehingga juru bicara Papua ini memiliki informasi yang valid dari berbagai pihak.

Secara lembaga, IJTI belum mengusulkan orang yang pantas menjadi juru bicara tersebut. Namun, Indria menilai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi juru bicara soal Papua. Alasannya Doni Monardo pernah menjabat Panglima Komando Daerah Militer Pattimura yang pernah menangani konflik di Ambon.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani terkait pertemuan dengan komunitas pers ini. Namun, menurut Abdul Manan, Dani menyimpulkan dua poin, yaitu pencabutan pemblokiran data seluler dan perlunya juru bicara Papua dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, dua usulan ini akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.

Hasil konfirmasi yang dilakukan VOA ke jurnalis di Manokwari Papua menyebutkan akses data seluler dan internet di sana belum pulih. Para jurnalis menggunakan SMS atau pesan pendek untuk mengirim berita ke redaksi masing-masing.

"Wi-Fi hanya satu titik saja yang bisa. Di hotel Swissbel karena mereka pakai satelit," jelas jurnalis yang tidak mau disebut namanya. (VOA)

Wiranto Ungkap Keinginan Jokowi Lindungi Masyarakat Korban Aksi Anarkis di Tanah Papua

Posted: 30 Aug 2019 05:40 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Wiranto menyatakan selain menekankan agar hukum ditegakkan secara tegas, siapapun yang melanggar hukum dalam kasus terkait ujung rasa berujung ricuh di Papua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dengan sangat agar masyarakat dilindungi, masyarakat yang tidak bersalah, masyarakat yang tidak tahu masalah, ini jangan sampai menjadi korban dalam aksi-aksi demo yang anarkis.

"Artinya, beliau tidak ingin ada korban. Bahkan kepada aparat keamanan pun juga beliau menyampaikan berulang-ulang, jangan sampai melakukan tindakan represif, tapi persuasif, kompromis, edukatif," kata dia kepada wartawan dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8) malam.

Presiden, lanjut Menko Polhukam, juga memerintahkan untuk melindungi objek-objek penting, fasilitas-fasilitas publik, dan fasilitas negara, karena dalam unjuk rasa yang berujung ricuh di Papua telah terjadi aksi anarkis dengan membakar, merusak fasilitas-fasilitas negara/pemerintahan, termasuk fasilitas umum, Telkom, dan sebagainya.

Kemudian banyak hal-hal yang dianggap sebagai suatu tindakan yang sebenarnya tidak perlu karena mengganggu atau merusak bangunan-bangunan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat sendiri. Sehingga kalau demonstrasi anarkis merusak sesuatu yang itu sebenarnya untuk rakyat, menurut Menko Polhukam menirukan Presiden, sebenarnya mengkhianati rakyat karena bangunan itu, fasilitas itu dibangun dengan uang rakyat.

"Beliau menekankan lindungi itu, terutama masyarakat," tegas Wiranto seraya menambahkan, Presiden juga memerintahkan agar bangunan-bangunan, instalasi yang rusak segera diperbaiki agar tidak mengganggu kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan umum.

Saat menyampaikan keterangan pers itu, Menko Polhukam Wiranto didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Setkab)

Terkait Kerusuhan di Jayapura, Jokowi Minta Masyarakat Papua Tenang dan Tidak Anarkistis

Posted: 30 Aug 2019 06:17 AM PDT

PURWOREJO, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengikuti situasi terkini di Tanah Papua, khususnya terkait kerusuhan di Kota Jayapura. Menyikapi insiden yang terjadi di Papua, Presiden mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak bersikap anarkistis.

"Karena kita semuanya akan rugi apabila ada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasilitas masyarakat yang kita bangun bersama jadi rusak atau dirusak," kata Presiden di Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada Kamis,(29/08/2019).

Kepala Negara juga telah memerintahkan sejumlah jajarannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum. Perintah ini ia sampaikan sejak tadi malam.

"Saya juga telah memerintahkan, sebetulnya tadi malam, saya perintahkan ke Menkopolhukam bersama Kapolri, Kabin, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis," ungkapnya.

Secara tegas, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya dan pemerintah berkomitmen untuk terus memajukan Papua, baik di bidang pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (SDM).

"Agar kita semuanya, utamanya khususnya mama-mama, pace, mace, anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera," imbuhnya.

Di penghujung pernyataannya, Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk terus menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi wilayah yang damai.

"Saya mengajak kepada semua ketua dan tokoh adat, tokoh agama, kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai. Sekali lagi mari kita jaga Tanah Papua sebagai tanah yang damai," tandasnya. (Setpres)