Pemprov Gelar Sayembara Pembuatan Konten Digital Kampanye PON XX

Posted: 05 Aug 2019 10:29 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menggelar sayembara pembuatan konten digital untuk kampanye Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas).

Sayembara yang diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat umum, PNS (perorangan maupun kelompok) serta badan usaha tersebut, bakal memperebutkan total hadiah Rp. 642.500.000.

"Intinya sayembara ini adalah dalam rangka menginformasikan serta menyemarakan persiapan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas kepada masyarakat luas di Papua bahkan seluruh Indonesia".

"Sehingga harapannya masyarakat luas pun ikut terlibat didalam pelaksanaan PON dan Peparnas itu sendiri melalui hasil karya konten digital," terang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) Papua, Kansiana Salle, di Jayapura, Minggu (04/08).

Sementara sejumlah persyaratan umum yang wajib diketahui masyarakat sebelum mengikuti lomba, yakni masyarakat yang berdomisili di dalam maupun luar wilayah Provinsi Papua. Karya yang disayembarakan tersebut, dibuat dalam bentuk animasi, video maupun foto.

Karya yag mendapat predikat Juara I, II dan II maupun berkategori menarik, akan dipakai untuk campaign (kampanye) ddigital pada media sosial Facebook, Instagram dan Twitter.

"Sementara untuk pemenang pertama dari kelompok badan usaha akan bekerja sama dengan Diskominfo Papua dalam mengkampanyekan pelaksanaan PON dan Peparnas 2020 pada media sosial Facebook, Instagram dan Twitter".

"Sementara jadwal pelaksanaan, ketentuan lengkap sayembara bisa dilihat dan diunduh pada website resmi Pemprov Papua, yakni www.papua.go.id serta akun media sosial fb@papuaprov, ig@pemprovpapua, twitter@pemprovpapua," tutup Kansiana.

Diketahui digital konten adalah informasi yang tersedia melalui media dalam beragam format, baik teks atau tulisan, gambar, video, audio atau kombinasinya yang diubah oleh mesin pembaca ke dalam bentuk kode. Sehingga dapat dibaca oleh masyarakat, kemudian ditampilkan pada komputer maupun ponsel pintar lalu dikirim dan dibagi-bagikan melalui media sosial dan lainnya. (DiskominfoPapua)

Pemkot Jayapura Dukung Wacana Pembongkaran Horizon, Aston dan Grand Abe

Posted: 05 Aug 2019 04:30 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Jayapura mendukung wacana pembongkaran tiga hotel berbintang di Kota "Port Numbay", yang mana letak parkirannya diduga mengambil hak pengguna jalan, hingga berimbas pada timbulnya kemacetan.

Tiga hotel itu, yakni Horizon, Aston dan Grand Abe, yang pembangunannya memakan badan jalan bahkan tak punya lahan parkir.

"Terkait Sorotan Gubernur Enembe untuk membongkar bangunan hotel yang berdekatan dengan jalan, seperti Hotel Horizon, Aston atau Grand Abe mendapat respon positif dari kami."

"Intinya saya berterima kasih atas masukan dari Gubernur. Ini artinya gubernur melihat sendiri perkembangan kota ini dan berarti ada perhatian pemerintah provinsi kepada kami. Dan saya setuju sekali (terkait wacana pembongkara tiga hotel yang tak punya lahan parkir), itu yang saya harapkan kedepan," terang ia.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengkritik sejumlah hotel berbintang di Kota Jayapura lantaran letak bangunan hotel berada dekat dengan badan jalan di tengah kota.

Hal itu disampaikan Lukas Enembe dalam sambutannya saat meresmikan gedung II DPR Papua, Mes DPR Papua, dan Ring Road di Kota Jayapura di kantor DPR Papua, Kamis (1/8).

"Hotel Aston itu pelanggaran besar karea tidak ada tempat parkir. Hotel Horizon sama. (Hotel) Grand Abe juga buat bangunan maju ke (badan) jalan. Jadi kemungkinan kami bongkarnya lebih besar," terang ia.

Enembe kembali mengingatkan bahwa Kota Jayapura pada tahun depan akan menyelenggarakan iven Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

Pihaknya berharap setiap bangunan dan parkiran di pusat kota, tidak sampai menimbulkan kemacetan yang justru bakal meninggalkan kesan negatif terhadap para atlet maupun official yang datang berkunjung.

"Memang kami ada rencana membangun flayover serta mengembangkan bangunan dua jalur di Jayapura. Tapi memang setelah PON. Hanya, kita imbau masyarakat kalau sudah tau aturan, tidak boleh bangun rumah di depan jalan (jangan dilakukan). Sebab akibatnya jalan yang ada akhirnya tidak bisa diperluas," tegasnya.