Yunus Wonda Teruskan Aspirasi Penolakan Pembentukakan DOB Papua ke DPD RI

Yunus Wonda Teruskan Aspirasi Penolakan Pembentukakan DOB Papua ke DPD RI
Laurenzus Kadepa Desak Jokowi Evaluasi Total Kebijakan Keamanan di Papua
Polisi Bekuk Remaja Resividis Kasus Pencurian Motor di Kota Jayapura
Protasius Lobya Sebut Papua Dapat Kouta 850 Orang Untuk Program ADIK dan ADEM

Posted: 13 Mar 2022 07:13 PM PDT

Ketua Komite II DPD RI, Yoris Raweyai yang tengah melakukan Kunjungan Kerja ke Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda - (HumasDPRP)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pasca diterimanya Aspirasi Penolakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua oleh DPR Papua yang disampaikan lewat dalam aksi Koaliasi Mahasiswa dan Rakyat Papua pada Selasa,(8/03/2022), DPR Papua langsung mengambil langkah dengan meneruskan Aspirasi Penolakan DOB Papua kepada DPD RI melalui Ketua Komite II DPD RI, Yoris Raweyai yang tengah melakukan Kunjungan Kerja ke DPR Papua, Rabu,(9/03/2022).

"Kami sudah menyerahkan aspirasi penolakan DOB di Papua itu kepada bapak Yoris Raweyai dalam kunjungan ke DPR Papua, dalam rangka mendengarkan semua aspirasi – aspirasi yang masuk ke DPR Papua, termasuk aspirasi yang kemarin disampaikan oleh mahasiswa yakni penolakan pemekaran atau DOB di Papua," tegas Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda kepada Humas DPRP usai pertemuan diruang Wakil Ketua DPRP.

Dijelaskan Wonda bahwa Dalam pertemuan itu juga dirinya menyampaikan bahwa sebagian besar rakyat Papua secara terus menyampaikan penolakan pemekaran di Provinsi Papua yang tentunya juga disertai dengan berbagai alasan penolakan pemekaran Papua dan kami berharap hal itu menjadi referensi pemerintah pusat dan DPR RI untuk melihat secara keseluruhan dari aspirasi rakyat Papua, bukan mendengar dari satu dua orang atau kelompok dan elit di Papua.

"Kami tadi sampaikan banyak hal terkait alasan penolakan DOB Papua dan Pak Yoris, beliau sangat merespon dan menyampaikan bahwa sebagai anggota DPD RI, dirinya akan menyerahkan semua aspirasi kepada DPR RI dan pemerintah bahwa ada dinamika – dinamika yang terjadi di Papua terkait rencana pembentukan DOB Papua," ujarnya

Lebih jauh dikatakan Wonda bahwa jika melihat situasi Papua saat ini, dimana hampir disemua daerah masih terus terjadi konflik, satu daerah belum selesai, muncul di daerah lain sehingga seolah menjadi lingkaran konflik yang terus terjadi di Papua, sehingga pemerintah pusat harus serius melihat hal ini, sehingga ke depan bisa menjadi konflik sesama orang Papua sendiri.

Sebagai contoh lanjut Politisi Demokrat, adanya perdebatan penentuan ibu kota provinsi antara Mimika dan Nabire, jika tidak ditangani secara baik, bisa saja melahirkan konflik baru antar masyarakat di daerah itu, karena ada pengalaman di Timika terkait pemekaran provinsi sehingga terjadi korban.

"Apakah pusat mau melihat terus Papua menjadi daerah konflik? Makanya harus dikaji dengan baik," paparnya

Mestinya, lanjut Wonda, pemerintah menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, daripada bicara tentang pemekaran.

"Kalau memang ingin bicara supaya tidak terjadi pro dan kontra, mari kita buka ruang yang besar atau mubes dengan mengundang semua lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, intelektual, mahasiswa dan lainnya, disitu kita lihat mana yang setuju dan tidak setuju. Harus ada ruang itu, tidak bisa satu dua orang mewakili kelompok atau wilayah tertentu bicara pemekaran,"tandasnya

Ditambahkan Wonda bahwa bisa saja pemekaran terjadi sesuai keinginan pemerintah pusat, namun ketika terjadi konflik, maka pemerintah pusat harus mampu menyelesaikannya. Bukan mengirim dengan pasukan ke Papua.

"Papua bukan lagi menjadi tempat anjing buruan. Buat Papua untuk mencintai Negara ini. Jangan membuat kegagalan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan konflik di Papua. Pemerintah pusat harus hadir untuk melihat secara keseluruhan, kenapa Papua terus terjadi konflik? Nah, ini akar permasalahannya harus diselesaikan," pintanya.

Dalam kesempatan ini juga Wakil Ketua I DPRP meminta Presiden RI untuk menyelesaikan masalah Papua, bukan terus mengejar pembangunan infrastruktur, tetapi akar masalah harus diselesaikan.

"Sebab, generasi Papua akan terus terbawa dalam dendam itu. Suatu saat akan menjadi masalah yang besar, ketika anak-anak dalam konflik ini, mereka akan jadi dewasa. Artinya, kita tidak menghilangkan konflik, tapi melahirkan konflik – konflik yang baru di kemudian hari. Kami berharap presiden menyelesaikan akar permasalahan konflik di Papua," tutupnya

Dalam Pertemuan ini turut hadir beberapa Anggota DPR Papua diantaranya Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon NR Gobai, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Paskalis Letsoin, Anggota DPR Papua, Elvis Tabuni dan Yakoba Lokbere. (HumasDPRP)

Laurenzus Kadepa Desak Jokowi Evaluasi Total Kebijakan Keamanan di Papua

Posted: 13 Mar 2022 06:13 PM PDT

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Laurenzus Kadepa - (HumasDPRP)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Laurenzus Kadepa mendesak Presiden Jokowis segera evaluasi total kebijakan keamanan di Tanah Papua.

Hal ini diungkapkan pasca Peristiwa pembantaian secara sadis terhadap 8 pekerja tower karyawan Palapa Timur Telematika (PTT) yang memperbaiki tower BTS 3 Telkomsel di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, 2 Maret 2022 lalu, dan sebelumnya pada 24 Februari 2022, di Distrik Sinak Kabupaten Puncak Provinsi Papua, ada informasi beberapa pelajar diduga disiksa dan mengakibatkan Mekilon Tabuni (Pelajar) meninggal dunia dan lainnya luka parah, pelaku diduga dilakukan oleh oknum aparat keamanan.

Dari dua peristiwa sadis itu, Politisi Partai Nasdem Papua ini mengaku prihatin dan mengutuk keras tindakan para pelaku, sebab korban yang meninggal adalah rakyat sipil dan pelajar yang tidak tahu soal ideologi "Papua Merdeka" harga mati ataupun NKRI harga mati.

"Para korban yang dibunuh ini adalah rakyat sipil dan pelajar yang tak tahu ideologi NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati. Pelaku adalah tidak berperikemanusiaan. Saya kutuk itu tindakan para pelaku," tegas Kadepa kepada sumber Tim Humas DPRP, Sabtu,(5/03/2022)

Dikatakan Kadepa, konflik bersenjata di Papua yang telah berlangsung panjang dan telah mengorbankan banyak korban jiwa baik dari warga Sipil Orang Papua maupun Non Papua, TNI/Polri termasuk juga kelompok bersenjata sendiri TPNPB/OPB harus segera dihentikankan cukup sudah darah mengalir di Papua dari waktu ke waktu.

Untuk itu dirinya meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk segera mengevaluasi secara total terhadap kebijakan keamanan di Papua dan Papua Barat.

"Papua dan Papua Barat membutuhkan kebijakan – kebijakan baru tanpa militer. Kepada bapak Presiden segera evaluasi total kebijakan keamanan untuk Papua dan Papua Barat," pintanya.

Selain Presiden ditambahkan Kadepa pihaknya juga meminta pemerintah daerah berperan aktif mencari solusi penyelesain konflik didaerahnya.

"Kami juga minta kepada para Kepala Daerah terutama Bupati disejumlah daerah yang terus konflik, untuk Bupati harus proa aktif mencari solusi penyelesaian konflik.Rakyat itu butuh kehadiran pemerintah daerah dan menjamin rasa aman bagi semua anak bangsa yang ada di wilayahnya adalah tugas utama pemerintah daerah.Jangan biasakan selalu keluar daerah tinggalkan tugas berhari – hari, berminggu – minggu bahkan berbulan – bulan tanpa berpikir untuk rakyat didaerah," tutupnya (HumasDPRP)

Polisi Bekuk Remaja Resividis Kasus Pencurian Motor di Kota Jayapura

Posted: 13 Mar 2022 06:07 PM PDT

Anggota Saat Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti - (HumasPolrestaJayapura)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seorang remaja berinisial NYA (17) warga Kelurahan Asano Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua akhir berhasil dibekuk Unit Reskrism Polsek Abepura lantaran melakukan aksi pencurian bermotor beberapa hari lalu.

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol. Gustav R. Urbinas, SH., S.IK., M.Pd melalui Kapolsek Abepura AKP Lintong Simanjuntak, SH. MH ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler siang tadi (13/3) membenarkan hal tersebut.

"Penangkapan pelaku NYA berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/181/III/2022/Papua/Restar Jpr Kota / Sek Abepura tanggal 09 Maret 2022 yang dilaporkan korban Reza Julianto Dianto (20).

Lebih lanjut lagi kata Kapolsek, pelaku berhasil dibekuk pada hari jumat (11/3/2022) di seputaran Jayapura City Polimak Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha FIZ R Warna hitam milik korban.

"Kini pelaku telah medekam dibalik jeruji Mapolsek Abepura dan telah ditetapkan tersangka oleh penyidik. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman diatas 9 tahun kurungan penjara, " ucapnya.

"Dari hasil interogasi, pelaku NYA mengakui perbuatannya, dimana dia (Pelaku) mencuri motor milik korban pada hari rabu (9/3) sekitar pukul 03.00 Wit di Tanah Hitam dekat lampu merah yang terparkir didepan teras rumah dengan cara mengontak kunci motor menggunakan gunting, " ungkapnya.

AKP Lintong menambahkan, pelaku NYA merupakan mantan napi yang baru bebas dari Lembaga Permasyarakatan (LP) Abepura pada bulan November Tahun 2021 dengan kasus pencurian HP dan sekarang melakukan aksi yang sama dengan mencuri Motor. (humaspolrestajayapura)

Protasius Lobya Sebut Papua Dapat Kouta 850 Orang Untuk Program ADIK dan ADEM

Posted: 13 Mar 2022 06:03 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua merilis kuota program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) 2022 sebesar 850 orang.

Terbagi atas program ADIK 500 orang dan ADEM 350 orang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua, Protasius Lobya berharap kesempatan tersebut Dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Sebab sebagian besar anak Papua yang lolos dari program AdIK, cukup banyak sudah bekerja di kementerian atau BUMN," terang dia di Jayapura, Kamis.

Sementara untuk proses seleksi, lanjut dia, pemilihannya akan dilakukan berdasarkan kemampuan anak murid. "Artinya tidak mungkin seleksi yang tidak bisa diikuti anak murid kita, lalu dibuat seolah-olah jadi bisa, (lulus).

"Apalagi rata-rata mereka mau tesnya kedokteran, sehingga yang lulus harus berkompeten berdasarkan kemampuan mereka," tegas ia.

Ia tambahkan, program perekrutan terbesar nantinya akan dilakukan di kabupaten, namun rata-rata di wilayah yang belum bisa terpenuhi koutanya tahun ini.

"Yang pasti soal program ADEM dan ADIK ini adalah program nasional yang memberikan kesempatan yang sangat luar biasa bagi orang asli Papua untuk mendapatkan pelayanan pendidikan lanjutan sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas".

"Untung itu, mari kita manfaatkan dengan baik khususnya di kabupaten yang kuotanya sulit terpenuhi," pungkas ia. (diskominfopapua)