JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memastikan seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), telah dipergunakan sesuai peruntukan maupun aturan yang berlaku.

"Sejauh ini (pelaksanaan DAK di Papua) sudah berjalan sesuai ketentuan. Cuma harus ada laporan ke pusat lebih cepat dan transparan. Ini sangat penting sebab dana DAK ini kan diberikan pemerintah pusat untuk membangun Papua."

"Artinya, instasi yang mengelola DAK itu wajib membuat dan menyampaikan laporan secepatnya setelah melakukan pekerjaan. Supaya pencairan di tahun berikut, bisa lebih cepat terealisasi ke daerah juga," terang Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa di Jayapura, Senin (14/10/2019).

Doren pada kesempatan itu optimis penyerapan DAK fisik 2019 akan mampu terealisasi 100 persen. Sebab berkaca pada pengalaman tahun lalu, dimana beban fisik Pemprov Papua dan beberapa kabupaten cukup besar tak seperti tahun ini.

"Makanya penyerapan dana DAK fisik 2018 mencapai hanya 90 persen atau terserap Rp4,40 triliun dari alokasi pagu Rp4,89 triliun".

"Kalau penyebab tidak terserapnya seluruh alokasi dana DAK tahun lalu dikarenakan lelang yang terlambat juga serta kondisi daerah. Tapi kita yakin tahun ini akan bisa terealisasi seluruhnya," ucap ia.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Agung Julianta mengatakan dalam APBN tahun 2019, pagu anggaran DAK Fisik adalah Rp 69,3 triliun atau meningkat 11,1 persen dibandingkan alokasi tahun 2018 sebesar Rp 62,4 triliun.

Khusus untuk wilayah Papua, alokasi DAK Fisik untuk seluruh Pemerintah Daerah sebesar Rp4,99 triliun. Angka ini naik 2,1 persen dari alokasi tahun 2018 sebesar Rp 4,89 triliun.

Sementara pagu anggaran Dana Desa dalam APBN tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 70 triliun, meningkat Rp 10 triliun atau 16, 7 persen dibandingkan dengan tahun 2018. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat memastikan 10 cabang olahraga yang dicoret dari 37 cabang olahraga yang dipertandingan pada PON XX 2020 Papua bakal siapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan nasional maupun multi event yang disiapkan oleh KONI Pusat.

Hal itu menyusul sistem pembinaan yang dilakukan 10 cabor ini tetap dan harus dilakukan untuk mendapatkan atlet-atlet berprestasi kedepannya, meskipun tidak masuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON 2020 Papua.

"Kita pasti akan carikan jalan keluar bagi 10 cabor yang semula direncanakan dipertandingkan karena kita melihat sistem pembinaan yang telah dilakukan oleh mereka dan pengurus tetap harus berlanjut sehingga akan kita pikirkan apakah akan kita lakukan multievent atau semacam kejurnas untuk mereka. Tetap dia sisi pembinaan tetap puncaknya akan menjadi pengganti akan tetap kita carikan," ujar Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman kepada sejumlah pers saat memantau venue di Jayapura belum lama lagi.

Disinggung 10 cabor yang dicoret ini mengacam tidak lagi mengikuti PON berikutnya,  Purnawirawan TNI ini mengaku sangat merugikan cabor itu sendiri. Mengingat keputusan perampingan cabor bahkan klaster PON sudah merupakan keputusan rapat terbatas bersama Presiden Indonesia Republik Indonesia Joko Widodo dan juga bagian dari kesiapan tuan rumah Papua sebagai penyelenggaraan PON XX.

"Kalau mereka ancam tidak mengikuti PON mereka yang akan rugi sendiri karena ini adalah keputusan nasional dan kesempatan yang telah dirumuskan dan tiba-tiba dan sudah melalui rapat terbatas bersama Presiden, dan juga bagian dari kesiapan tuan rumah dalam menggelar kegiatan ini. Tetap akan kita carikan jalan keluarnya dan tanpa harus mengorbankan yang lainnya. Pada prinsipnya kami akan mendukung sehingga kompetisinya tetap berjalan," tutupnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELMUKU.COM - Asisten Bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa menilai hubungan baik yang sudah terbangun antara provinsi tertimur di Indonesia tersebut, dengan Pemerintah Papua Nugini (PNG), harus dijaga dan ditingkatkan.

Antara lain dengan saling percaya satu dengan yang lain, menghargai serta menghormati kedaulatan negara masing-masing.

"Intinya tidak boleh saling mengganggu kedaulatan masing-masing," terang Doren Wakerkwa, di Jayapura, Kamis.

Ia juga meminta semua permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini, harus diselesaikan bersama-sama secara damai.

"Segala yang terjadi di wilayah perbatasan yang sampai saat ini belum terselesaikan harus dibicarakan, dan dicarikan solusinya secara damai. Sehingga hubungan yang sudah terbangun lama ini bisa terus terjaga," ucap ia.

Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai katakan, dalam berbagai kesempatan, ada warga Papua (Indonesia) yang tidak secara sengaja masuk wilayah PNG.

Sehingga diharapkan Pemerintah Papua Nugini dapat memperlakukan masyarakat tersebut berbeda dengan mereka yang masuk secara ilegal.

"Sebab, selama ini kami perlakukan warga PNG dengan baik jika tidak secara sengaja masuk ke Papua".

"Sehingga hal ini diharapkan bisa menjadi perhatian pihak PNG, yang selanjutnya telah direspon bahwa mereka akan lebih bijak dalam setiap tindakan, mengingat hubungan Indonesia dengan PNG sangat baik," terang ia. (DiskominfoPapua)