Yan Mandenas Ajak Tingkatkan Pengkaderan Anak Asli Papua di DPR

Posted: 10 Nov 2019 02:13 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yan Mandenas mengimbau para kepala daerah di bumi cenderawasih agar jangan hanya fokus mengurusi birokrasi dan pembangunan. Tetapi mulai memikirkan pengkaderan bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk nantinya duduk pada sejumlah jabatan politik di masing-masing wilayahnya.

Yan Mandenas menggarisbawahi minimnya keterwakilan OAP yang duduk di kursi legislatif. Namun hal itu, sambung ia, bukan menjadi kesalahan partai politik maupun aturan UU.

Ia pun menyarankan kepala daerah di Papua agar mulai mendistribusikan OAP ke semua partai politik untuk persiapan Pemilu mendatang.

"Mayoritas bupati adalah OAP. Sehingga kita mau salahkan pemerintah pusat soal regulasi? Aturan model apa yang mau diproteksi?. Harusnya kepala daerah buat kaderisasi dari sekarang, supaya untuk persiapan pemilu 2014 misalnya, rata-rata OAP yang diusung oleh parpol dan ujung-ujungnya OAP secara mayoritas bisa duduk di kursi legislatif," terang ia di Jayapura, Jumat (8/11/2019).

Dia katakan, kepala daerah di provinsi, kabupaten dan kota adalah pembina politik. Oleh karenanya, dia harapkan agar peran kepala kedepan bisa lebih maksimal dalam menyiapkan kader OAP untuk duduk di jabatan-jabatan politik.

Sebelumnya, hasil Pemilihan Umum Legislatif 17 April 2019, keterwakilan orang asli Papua yang duduk di lembaga DPRD kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat cukup minim.

Untuk Kota Jayapura saja, dari total 40 kursi DPRD, orang asli Papua hanya meraih 13 kursi. Sama halnya untuk Kabupaten Jayapura dimana dari 25 kursi DPRD, hanya 7 OAP yang terpilih. (DiskominfoPapua)

Meutya Hafid Nilai Selesaikan Masalah Papua Butuh Pendekatan Dialogis

Posted: 10 Nov 2019 12:52 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai aspek penegakan hukum tak akan menyelesaikan masalah Papua yang sangat kompleks.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, solusi penyelesaian masalah Papua adalah dengan pendekatan dialogis yang merupakan proses antara dua paham atau lebih dengan cara berkomunikasi terbuka.

"Saya rasa tidak cukup hanya melakukan aspek penegakan hukum, kita semua ini sama-sama NKRI. Semua harus dilakukan dengan pendekatan dialog," terang Meutya bersama rombongan Komisi I DPR RI, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua, yang diterima Wakil Gubernur Klemen Tinal dan jajaran serta tokoh masyarakat, di Sasana Karya kantor gubernur, Jumat (08/11/2019).

Kendati demikian, Komisi I DPR RI bakal mendorong pihak kepolisian untuk menuntaskan persoalan hukum terhadap pelaku ujaran rasisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

"Untuk kasus Surabaya kalau ada pelanggaran hukum maka harus ada penegakan hukum demikian pula di Malang".

"Memang Kepolisian bukan mitra Komisi I DPR RI, tapi kami yakin kepolisian pasti akan memproses hukum para pelaku rasisme di Surabaya, Malang dan Semarang bahkan dimana pun berada," ucap dia.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengapresiasi kunjungan tersebut. Dengan demikian, dia harapkan dinamika yang terjadi di Papua, dapat terus menjadi perhatian serius dari Komisi I DPR RI.

"Sebab dengan kunjungan ini, kebijakan yang akan diambil nantinya dapat lebih berpihak kepada rakyat Papua," harap dia.

Anggota DPR Papua, DPR Papua Thomas Sondegau menyebut kondisi Papua saat ini sudah kondusif.

Kendati demikian, dia mengimbau pemerintah pusat memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa Papua yang mengambil studi di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

"Sebab sampai hari ini kami dengar informasi masih ada ancaman-ancaman kepada mahasiswa Papua".

"Ada mahasiswa yang hubungi saya, sampaikan kalau mereka masih terus diancam. Jadi saya mohon anak-anak Papua yang sekolah di pulau Jawa dijaga keamanannya," tuturnya. (DiskominfoPapua)