Yunus Wonda Bolehkan Pemekaran Daerah di Papua, Tapi Harus Sesuai Aturan UU

Yunus Wonda Bolehkan Pemekaran Daerah di Papua, Tapi Harus Sesuai Aturan UU
Ferry Bettay Buka Sosialisasi Perbup Biak Numfor Tentang Sisten Online Pajak dan Retribusi Daerah
Anni Rumbiak Ungkap Vitalnya Peran Widyaiswara untuk ASN Papua
Dishub Mimika Lakukan Razia Kendaraan Angkuta Belum Uji KIR
Jokowi Sambut Baik Rencana Pembangunan Istana Kepresidenan di Papua
Jhon Richard Banua Harap Insan Perhubungan Tingkatkan Layanan Transportasi di Jayawijaya
Kemenkes Kembali Tempatkan Petugas Nusantara Sehat di Jayawijaya

Posted: 31 Oct 2019 11:42 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai aspirasi pemekaran, tak mesti langsung ditindaklanjuti Presiden Jokowi.

Usulan pemekaran wilayah, menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yunus Wonda, harusnya melalui mekanisme aturan perundangan-undangan yang berlaku.

"Pada prinsipnya kita mendukung pemekaran Provinsi Papua, tapi kita juga harus realistis melihat kondisi Papua. Sebab usulan pemekaran provinsi itu ada hal mendasar yang harus disiapkan seperti kesiapan administrasi, infrastruktur, lalu SDM".

"Artinya, tidak bisa pemerintah pusat langsung memutuskan," terang dia di Jayapura, Rabu (30/10/2019).

Seperti usulan pemekaran Papua Selatan yang kabarnya sudah disetujui Presiden Jokowi, sambung Yunus, dia khawatir bila terwujud, bakal semakin memarginalkan orang asli Papua.

Dimana saat ini, jumlah penduduk transmigrasi di wilayah Selatan Papua, lebih banyak dari penduduk asli.

"Seperti yang terlihat di wilayah kabupaten Merauke, Keerom, dan Jayapura".

"Sebab yang kita khawatirkan, terjadi kepunahan orang Papua. Kita lihat 25 tahun ke depan, posisi Papua seperti apa?," ujar ia.

Sementara bila kekhawatiran itu terjadi, dia minta agar tak menyalahkan pemerintah pusat. Sebab aspirasi pemekaran itu datang dari Papua sendiri.

"Sebagai wakil rakyat saya nilai pemekaran provinsi belum saatnya dilakukan. Yang pasti, SDM harus disiapkan dulu," singkatnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal untuk pemekaran provinsi di Papua. Namun untuk saat ini, dia akui masih dalam proses moratorium sambil menunggu usulan dari Papua. (DiskominfoPapua)

Ferry Bettay Buka Sosialisasi Perbup Biak Numfor Tentang Sisten Online Pajak dan Retribusi Daerah

Posted: 31 Oct 2019 11:35 AM PDT

BIAK, LELEMUKU.COM - Bertempat di Supernova Biak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan PT. Bank Papua sosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 37 Tahun 2019 tentang sistem online pajak dan retribusi daerah bagi 31 wajib pajak hotel, restoran dan hiburan, Kamis (31/10/2019).

Asisten II Ferry Bettay mewakili Bupati saat membuka sosialisasi menjelaskan bahwa sistem ini dianggap baru di Biak namun setelah dijelaskan dan dibantu Bapenda dan Bank Papua maka semua wajib pajak lebih muda memanfaatkannya.

Ferry Bettay minta keseriusan semua wajib pajak sehingga bersama - sama tertib sehingga seluruh pajak yang ada di Biak menunjang pembangunan Daerah.

Sebelumnya Plt. Kepala Bapenda Andris Mansbawar akui bahwa sosialisasi ini wujud tindak lanjut dari MoU di Jayapura yang dimotori KPK sehingga wajib pajak diajak untuk berdiskusi "share" untuk penerapan sistem online pajak demi tertib pengelolaan PAD.

Sosialisasi dilakukan oleh Sekretaris Bapenda Kamaruddin hingga berlanjut dengan diskusi dengan para wajib pajak hingga dipasang alat perekam data transaksi usaha yang ada yang untuk langkah awal 10 unit akan dipasang oleh Bank Papua.

Hadir Pusat Divisi Renstra Priyo BPD, Kepala Bank Papua Cabang Biak Erna Kapisa, Kepala DPMPTSP Herry Mulyana, dan sejumlah perwakilan OPD terkait. (HumasBiakNumfor)

Anni Rumbiak Ungkap Vitalnya Peran Widyaiswara untuk ASN Papua

Posted: 31 Oct 2019 08:45 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Salah satu aspek penting dalam sistem pelatihan adalah tenaga pengajar, yang dalam hal ini adalah widyaiswara. Sebegitu pentingnya peran widyaiswara, sehingga diibaratkan sebagai sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pelatihan.

"Widyaiswara ini adalah pihak yang langsung berinteraksi dengan peserta pelatihan dalam kelas dengan berbagai informasi, pengetahuan dan pengalaman. Lebih dari itu, widyaiswara juga memberikan motivasi dan juga menjadi inspirasi bagi peserta pelatihan," kata Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Anni Rumbiak, pada sosialisasi dan bimbingan teknis pengembang media pembelajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Selasa (29/10/2019), di Jayapura.

Ia katakan, peran widyaiswara menentukan pemahaman dan kemampuan peserta dalam menghasilkan outcome pelatihan.

Oleh karenanya, melalui kegiatan pelatihan tersebut, widyaiswara dituntut semakin profesional karena hanya dengan kualifikasi yang mempuni, tenaga pengajar ini dapat melaksanakan tugas dengan baik, saat mengelola kelas-kelas dalam pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Widyaiswara Pusat Pembinaan Widyaiswara LAN RI Caca Syahroni mengatakan tujuan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pejabat fungsional widyaiswara.

"Dalam artian, kegiatan ini merupakan pembekalan bagi pejabat dalam mengembangkan kurikulum".

"Sehingga melalui kegiatan ini, pejabat widyaiswara dapat mengembangkan ilmu dan terus berinovasi. Untuk selanjutnya melakukan transfer ilmu kepada ASN lainnya yang ada di bumi cenderawasih," pungkasnya.

Diketahui, kegiatan pelatihan tersebut diikuti 48 peserta dari widyaiswara dan fasilisator BPSDM Papua, widyaiswara BKPP Kota Jayapura, BKPSDM Kabupaten Jayapura dan BPKSDM Kabupaten Biak Numfor. (DiskominfoPapua)

Dishub Mimika Lakukan Razia Kendaraan Angkuta Belum Uji KIR

Posted: 31 Oct 2019 06:44 AM PDT

TIMIKA, LELEMUKU.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, melakukan razia terhadap kendaraan angkutan yang belum melakukan uji kelayakan atau Uji KIR di Jalan Hasanudin, Kawasan Irigasi, Timika, pada Senin (14/10/2019).

Menurut Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) pada Bidang Perhubungan Darat Dishub Mimika, Dev Richard Tatiratu, razia dilakukan khusus untuk kendaraan angkutan dan kendaran beban muatan barang. Sebab diketahui selama ini, sebagian besar kendaraan tersebut belum melaksanakan wajib KIR.

Dev menjelaskan, jumlah kendaraan beban di Timika sebanyak 6.000 unit, dimana baru 2.000 kendaraan yang mematuhi peraturan, sedangkan yang 4.000 unit tidak terdaftar.

Razia ini direncanakan akan berlangsung selama satu bulan di seluruh wilayah kota Timika. Bila mendapati kendaraan yang belum melakukan uji KIR maka akan langsung diarahkan untuk melakukan pengujian.

Sementara untuk kendaraan berplat nomor luar dan tidak memiliki kir, akan langsung diserahkan kepada Satuan Lalu Lintas Polres Mimika untuk ditindaklanjuti.

Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Lalu Lintas (KBO Satlantas) Polres Mimika - Devrizal, di kesempatan yang sama mengatakan, penertiban lebih diutamakan pada kendaraan angkutan yang seharusnya melakukan uji KIR setiap enam bulan sekali. (DiskominfoMimika)

Jokowi Sambut Baik Rencana Pembangunan Istana Kepresidenan di Papua

Posted: 31 Oct 2019 06:23 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COm - Presiden Jokowi menyambut baik usulan membangun Istana Kepresidenan di Bumi Cenderawasih. Hal itu disampaikan Jokowi dalam kunjungannya ke Kota Jayapura, dalam rangka peresmian Jembatan Youtefa.

"Istana kepresidenan itu ada di beberapa provinsi (di Indonesia). Ada di Bogor, Jogja, Bali, Cipanas, Sukabumi, lalu (kalau) ada juga di Tanah Papua saya kira juga baik," ucap dia.

Sementara, lahan untuk pembangunan Istana Kepresidenan di Kota Jayapura, Papua, sudah dinyatakan telah siap.

Hal ini sebagaiana disampaikan Tokoh Adat Port Numbay Abisai Rollo yang hadir pada acara peresmian Jembatan Youtefa, Senin kemarin.

Sementara hal penting lain disampaikan, Presiden Jokowi, mengenai isyarat untuk mengevaluasi UU Otonomi Khusus yang dinilai banyak pihak sudah waktunya direvisi.

Kendati demikian untuk mengawalinya, kepala negara butuh masukan dari Pemprov Papua, agar proses evaluasinya berjalan sesuai harapan.

"(Evaluasi UU Otsus) nanti kalau sudah ada masukan dari sini (Provinsi Papua). (Tapi) sampai saat ini belum mendapatkan masukan apa-apa," Kata dia.

Presiden Jokowi seusai meresmikan Jembatan Youtefa berharap keberadaan infrastruktur yang kini menjadi ikon bumi cenderawasih tersebut, diharapkan mampu mengatasi solusi permasalahan kepadatan penduduk di Kota Jayapura. (DiskominfoPapua)

Jhon Richard Banua Harap Insan Perhubungan Tingkatkan Layanan Transportasi di Jayawijaya

Posted: 31 Oct 2019 06:09 AM PDT

WAMENA, LELEMUKU.COM - Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua, Jhon Richard Banua, SE., M.Si., berharap pada peringatan hari Perhubungan Nasional tahun ini dapat memberikan semangat baru kepada segenap insan Perhubungan untuk lebih meningkatkan pelayanan transportasi udara dan darat.

Apalagi di Wamena satu-satunya transportasi keluar daerah hanya menggunakan pesawat udara. "Saya harap dengan momen ini perhubungan dapat lebih meningkatkan pelayanan yang baik di bandara apalagi sangat susah jika mendekati hari-hari besar keagamaan," ungkap Bupati.

Lanjutnya, dengan momen ini bagaimana peningkatan layanan transportasi darat maupun udara yang ada di wilayah Jayawijaya bisa terkoneksi antar kabupaten.

Sementara itu Kepala Bandar Udara Wamena, Joko Harjani mengatakan peringatan hari perhubungan nasional ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan bersama beberapa bandara yang ada di wilayah Pegunungan Tengah seperti kegiatan donor darah dan anjang sana.

"Dengan kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (DiskominfoJayawijaya)

Kemenkes Kembali Tempatkan Petugas Nusantara Sehat di Jayawijaya

Posted: 31 Oct 2019 06:04 AM PDT

WAMENA, LELEMUKU.COM - Sebanyak lima orang petugas kesehatan Nusantara Sehat (NS) yang ditugaskan Kementerian Kesehatan siap ditempatkan di Puskesmas Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Asisten II Bidang Administrasi Umum, Yohanis Katoleng, S.AP yang menerima langsung kedatangan petugas NS di ruang kerjanya, Kamis (12/09/2019) menyampaikan bahwa dengan adanya petugas NS dapat memberikan kontribusi di bidang kesehatan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

"Kita harapkan agar petugas Nusantara Sehat nanti bisa melayani masyarakat dengan baik dan bisa bersinergi dengan petugas puskesmas yang ada untuk membangun tim kesehatan," ungkapnya usai pertemuan.

Disinggung terkait keamanan petugas NS sendiri menurut Katoleng pemda siap menjamin itu, karena sudah ditangani langsung oleh aparat keamanan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Sem Beyai mengatakan bahwa petugas NS yang ditempatkan ini terdiri dari perawat, bidan, gizi, analis. "Mereka akan bertugas selama dua tahun dan terhitung sejak 2 Agustus 2019 hingga 2021 mendatang," ungkapnya.

Sebagai tenaga handal, mereka diharapkan dapat berkolaborasi dengan petugas kesehatan di puskesmas Bolakme sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik.

Tinek selaku pendamping dari Litbangkes Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa NS merupakan bagian dari upaya Kemenkes guna peningkatan kesehatan masyarakat. Dirinya berharap ada integrasi lintas sektoral guna membicarakan tentang hambatan yang dihadapi tidak hanya di bidang kesehatan.

"Kadang petugas menyuluh untuk rumah sehat tetapi perumahan hanya didirikan tapi tidak ada toiletnya, kami memberikan bacaan tapi tidak ditunjang dengan penerangan," ungkap Tinek.

Kemen Wenda, Kepala Puskesmas Bolakme mengatakan dengan penambahan petugas kesehatan dari NS ini betul-betul menjadi harapan masyarakat.

"Kami sangat mendukung karena ini demi kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk masalah keamanan kita siap menjamin itu," tutupnya. (DiskominfoJayawijaya)